Sekda NTB sebagai Pilar Strategis: ARB Desak Penyelesaian Konflik Izin Pantai dan Perlindungan Pangan Daerah

SEMERU POS.COM, NTB – Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat ini tengah berjalan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi berbagai persoalan strategis daerah. Aspirasi Rakyat Bersuara (ARB) menaruh harapan besar agar Sekda terpilih nantinya memiliki ketegasan dan keberanian dalam mengeksekusi kebijakan, khususnya terkait persoalan izin sempadan pantai serta penguatan sektor pertanian.

Sekretaris Jenderal ARB, Mustakim Togok, menegaskan bahwa tantangan NTB saat ini tidak semata berkutat pada urusan administratif, melainkan menyangkut perlindungan aset daerah, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan masyarakat luas.

Desakan Penataan Izin Sempadan Pantai

ARB menilai polemik izin sempadan pantai dan investasi pariwisata yang belakangan mencuat harus segera diselesaikan secara komprehensif. Menurut Mustakim, Sekda definitif harus mampu menjadi penengah yang adil sekaligus tegas dalam menertibkan perizinan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Sekda NTB ke depan harus berani bersikap tegas dan objektif dalam menyikapi persoalan izin sempadan pantai. Investasi pariwisata tidak boleh mengorbankan hak masyarakat lokal. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah menjadi kunci agar kepastian hukum terwujud tanpa merusak tatanan sosial,” ujar Mustakim.

Ia menambahkan, praktik ego sektoral dalam penerbitan izin harus dihentikan melalui reformasi birokrasi yang kuat, dengan Sekda sebagai motor penggerak utama koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Penguatan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Selain sektor pariwisata, ARB juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap sektor pertanian. Mustakim mengingatkan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas nasional yang harus diterjemahkan secara nyata di tingkat daerah.

“Ketahanan pangan menjadi fokus pemerintah pusat. Sekda NTB yang baru harus mampu memastikan distribusi pupuk, ketersediaan irigasi, serta stabilitas harga gabah dan jagung tetap terjaga. NTB harus tetap menjadi lumbung pangan nasional, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.

Ia menilai, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dibutuhkan sosok Sekda yang cakap dalam merumuskan strategi agar sektor pertanian tetap tumbuh dan petani terlindungi.

Sekda sebagai Pilar Strategis Pemerintahan Daerah

ARB memandang jabatan Sekda bukan sekadar posisi struktural tertinggi dalam birokrasi, melainkan pilar utama yang menopang kinerja kepala daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan pusat dan tekanan fiskal.

“Yang dibutuhkan NTB bukan hanya administrator, tetapi pemimpin birokrasi yang mampu menjadi ‘dirigen’ dalam menyelaraskan kepentingan investasi yang tertib aturan dengan kedaulatan pangan petani. Kami akan mengawal proses seleksi ini agar menghasilkan sosok yang berani dan berintegritas,” pungkas Mustakim. 

Naw/Rad