Jombang - Kamtibmas jelang pemilu 2024 menjadi tema agenda Jumat Curhat yang digelar Polres Jombang pada Jumat (01/12/2023) di ruang JCC polres setempat.
Hadir antara lain Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan didampingi pejabat utama, Abdul Wadut Burhan Ketua KPU Jombang, David Budiyanto Ketua Bawaslu Jombang, Toni Prasetyo dari Bakesbangpol, Ketua FKMJ H. Suu’di yatmo, Pdt Soeyono, Pdt Diah Ketua Gereja Indonesia (PGI) Jombang dan Astika dari Dinas Kominfo Jombang.
"Kegiatan ini adalah awal mula silaturahmi guna menguatkan koordinasi dalam menghadapi pesta politik tahun 2024," kata Wakapolres Jombang
Wakapolres juga minta data maping lokasi dan kerawanan guna asessment dalam mempersiapkan pengamanan Pemilu 2024.
"Kami membuka selebar-lebarnya pintu komunikasi kepada teman - teman dalam hal apapun untuk kebaikan bersama sama demi Kamtibmas di wilayah ini," ujarnya.
Abdul Wadut Burhan Ketua KPU Jombang berharap menjelang pesta demokarasi Pemilu tahun 2024 bersama-sama bisa menjaga kondusifitas Kabupaten Jombang
Agar kedepanya kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali sehingga kegiatan ini bisa sebagai ajang koreksi dan bahan masukan dari rekan - rekan semua.
"Dalam tahap masa kampanye akan di buatkan perencanaan jadwal sehingga tidak merugikan partai satu dengan partai lainnya," ujarnya.
Dengan pengalaman pemilu 2019, dengan pihak TNI dan Polri bisa berjalan dengan baik dan berkualitas.
"Pemilu adalah tanggung jawab semua pihak bukan hanya penyelenggara Pemilu, sehingga dimohon kerjasama dan koordinasinya," katanya.
Dia berharap dukungan dari semua pihak guna terselenggaranya Pemilu yang aman, damai dan kondusif karena pemilu tahun 2024 adalah pemilu serentak pertama yang akan diselenggarakan selain itu juga ada agenda Pilkada di tahun 2024.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jombang Abdul Wadud Burhan mengatakan bahwa pihak penyelenggara menanggapi tentang penggelembungan suara yang di lakukan oleh penyelenggara, merasa tidak benar, karena bahwasanya di tiap - tiap TPS sudah diawasi oleh Bawaslu dan para saksi dari masing - masing parpol. Untuk meminimalisir pelanggaran pemilu perlu dukungan dari pihak keamanan TNI - Polri.
“Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu akan berusaha mengawasi apabila terjadi pelanggaran. Saat pemungutan suara di tiap-tiap TPS akan diawasi oleh Bawaslu dan para saksi dari masing-masing parpol,” jelasnya.
